(Permasalahan dan Potensi) Aspek Kebijakan

1.  Masalah Kebijakan

     Permasalahan dari kebijakan Kabupaten Kendal antara lain jumlah program yang tidak konsisten dilihat dari jumlah program yang terdapat dalam RKPD 2015 dan tidak tercantum dalam RPJMD 2010-2015. Ketiga program tersebut diantaranya program kegiatan koordinasi dan fasilitasi Pamsimas dan Sanimas, program pembangunan Turap/Talud/Bronjong, program rehabilitasi Talud/Bronjong. Selain itu kinerja pemerintah dapat dilihat dari realisasi Anggaran dimana jumlah program dengan dana realisasi lebih kecil dari yang direncanakan. Dana rencana anggaran dapat dilihat pada RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015, sedangkan dana yang telah terealisasi dapat dilihat dari hasil evaluasi program 2012 dalam RKPD 2014. 37 dari 44 program atau 84% program yang telah dilaksanakan menggunakan program dengan pendanaan kurang dari yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya penggunaan dana anggaran dalam merealisasikan program-program yang telah ditetapkan.

     Transparansi pendanaan program dapat dilihat dari jumlah program dengan dana yang tidak tercantum (bertanda pada dokumen realisasi anggaran), terdapat 7 program dari 44 program yang tidak memiliki dana realisasi anggaran seperti Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya, Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dan lain-lain. Dalam hal ini mengindikasikan ketidaktransparannya dana anggaran dan realisasi beberapa program pemerintah Kabupaten Kendal. Kinerja Pemerintah juga dapat dilihat dari seberapa banyak program yang telah terlaksana. Dari hasil evaluasi Tahun 2012 yang tercantum dalam RKPD 2014, terlihat bahwa 7 dari 44 progam belum terlaksana seperti Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku, Program Pendidikan anak usia dini dll.